STATUTA

STATUTA SMP NEGERI 4 KEMBANG

 KECAMATAN KEMBANG- JEPARA

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dasar Pemikiran

SMP Negeri 4 Kembang yang dibangun dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat desa Dudakawu dan sekitarnya, secara resmi telah mulai menyelenggarakan proses pembelajaran sejak  Juli 2006 yang menandai awal proses pembelajaran Sekolah.

SMP Negeri 4 Kembang  didedikasikan bagi pengembangan masyarakat  Dudakawu dan Indonesia umumnya. Atas dasar itu, di samping mencapai standar kualifikasi pendidikan sebagai sekolah unggul, proses pembelajaran SMP Negeri 4 Kembang  juga diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan ke-Indonesiaan; semuanya menjadi landasan orientasi dan arah pembelajaran di Sekolah.

Mengingat besamya tantangan Indonesia mendatang, maka pengembangan mutu pendidikan menjadi salah satu keharusan SMP Negeri 4 Kembang. Dan usaha untuk pengembangan mutu pendidikan mensyaratkan adanya satu pedoman yang mengatur proses perencanaan, penyelengaraan, dan pengembangan kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan Sekolah. Dan dalam kerangka itulah disusun Statuta SMP Negeri 4 Kembang sebagai berikut.

Pasal 2

Dasar Hukum

1)       Undang-undang Dasar 1945

2)       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3)       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4)       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5)       Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan dan Permendiknas Nomor23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Nomenklatur

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1.        Sekolah adalah SMP Negeri 4 Kembang

2.        Kepala Sekolah adalah Kepala SMP Negeri 4 Kembang.

3.        Komite Sekolah adalah Komite SMP Negeri 4 Kembang 

4.        Dewan Guru adalah Dewan Guru SMP Negeri 4 Kembang

5.        Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha SMP Negeri 4 Kembang 

6.        Staf Administrasi adalah Staf Administrasi SMP Negeri 4 Kembang

7.        Staf Keuangan adalah Staf Keuangan SMP Negeri 4 Kembang

8.        Laboran adalah Laboran SMP Negeri 4 Kembang

9.        Pustakawan adalah Pustakawan SMP Negeri 4 Kembang

10.    Guru adalah guru SMP Negeri 4 Kembang

11.    Wali Kelas adalah wali kelas SMP Negeri 4 Kembang

12.    Wali Murid adalah wali murid SMP Negeri 4 Kembang

13.    Siswa adalah siswa SMP Negeri 4 Kembang

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4

Visi

Terwujudnya satuan pendidikan  yang mampu memberikan layanan  pendidikan secara  profesional bagi perkembangan  potensi peserta didik secara optimal  sehingga terwujud SISWA BERIMAN, BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT DAN  BERPRESTASI

Pasal 5

Misi

Menyelenggarakan pembelajaran yang dinamis, kreatif dan partisipatif, yang mampu mengembangkan ragam potensi yang dimiliki siswa; membekali siswa dengan ilmu pengetahuan (content knowledge), keterampilan hidup dan sosial (life skills and social skills), dan menumbuhkan potensi kepemimpinan, sikap mental yang terbuka dan toleran.

Pasal 6

Tujuan

(1)   Membentuk komunitas belajar yang mandiri, cerdas, dan berkeadaban.

(2)   Menerapkan manajemen Sekolah yang transparan dan akuntabel.

(3)   Mengembangkan kemampuan siswa menguasai bidang sains dan teknologi, sosial budaya, dan kepekaan sosial.

(4)   Mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

Kedudukan

SMP Negeri 4 Kembang  berkedudukan di desa  Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Pasal 8

Tugas

Tugas SMP Negeri 4 Kembang adalah:

(1)   Menyelenggarakan pembelajaran formal di Sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan;

(2)   Menyelenggarakan pembelajaran esktra di lingkungan Sekolah sesuai dengan minat dan bakat siswa;

(3)   Menyelenggarakan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Sekolah;

(4)   Memfasilitasi terselenggaranya Pusat Sumber Belajar Bersama yang sesuai dengan nilai-nilai keadaban, keagamaan, kemanusiaan, dan ke-Indonesiaan.

Pasal 9

Susunan Organisasi

Struktur SMP Negeri 4 Kembang terdiri:

(1)       Kepala Sekolah

(2)        Komite Sekolah

(3)        Dewan Guru

(4)       Kepala Bagian Tata. Usaha

(5)       Staf Administrasi

(6)       Staf Keuangan

(7)       Laboran                                                                                                                                                                                         

(8)       Pustakawan

(9)       Guru

Pasal 10

Kepala Sekolah

(1)   Kepala Sekolah ditunjuk oleh Bupati Jepara;

(2)   Kepala Sekolah memimpin pelaksanaan pendidikan di Sekolah;

(3)   Kepala Sekolah  dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum,Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Pasal 12

Komite Sekolah

(1)   Komite Sekolah adalah forum yang anggotanya terdiri dari stakeholders Sekolah;

(2)   Komite Sekolah berfungsi sebagai mitra Sekolah dan mempunyai tugas-tugas memberi nasehat, membantu peningkatan dan pengembangan mutu Sekolah;

(3)   Komite Sekolah terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;

(4)   Komite Sekolah  bersidang, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun,

Pasal 13

Dewan Guru

(1)   Dewan Guru adalah forum yang mewakili guru-guru Sekolah;

(2)   Dewan Guru berfungsi sebagai mitra Sekolah untuk menyalurkan dan menyuarakan aspirasi guru-guru Sekolah;

(3)   Dewan Guru terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;

(4)   Dewan Guru bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 14

Kepala Bagian Tata Usaha

(1)   Kepala Bagian Tata Usaha secara struktural berada di bawah Kepala Sekolah;

(2)   Kepala Bagian Tata Usaha bertugas mengelola administrasi dan keuangan Sekolah;

(3)   Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian Tata Usaha dibantu staf administrasi dan keuangan;

Pasal 15

Laboran

(1)   Laboran secara struktural berada di bawah Kepala Sekolah;

(2)   Laboran terdiri dari laboran IPA, Bahasa, Multimedia dan Komputer;

(3)   Laboran berkoordinasi dengan guru mata pelajaran terkait.

Pasal 16

Pustakawan

(1)   Pustakawan secara struktural berada di bawah Kepala Sekolah;

(2)   Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh asisten pustakawan;

(3)   Pustakawan bersama dengan asisten Pustakawan mengelola perpustakaan Sekolah.

Pasal 17

Guru

(1)   Guru adalah guru Mata Pelajaran;

(2)   Guru bertugas mengelola proses pembelajaran untuk Mata Pelajaran;

(3)   Guru bertanggung Jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB V

ATRIBUT

Pasal 18

Mars Sekolah

Mars Sekolah adalah ............

Pasal 19

Lambang Sekolah

Lambang Sekolah terdiri dari :

LAMBANG TERDIRI DARI :

Segilima berwarna biru

Bintang berwarna kuning

Rantai melingkar berwarna hitam

Kitab berwarna putih

Tiga persegipanjang bersusun berwarna hijau

Pena berdiri tegak berwarna hitam

Dua sayap menyilang berwarna kuning

Tulisan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KEMBANG berwarna hitam melengkung di atas lingkaran dan bintang

Tulisan BERPRESTASI di dalam pita berwarna merah

ARTI LAMBANG

Segilima menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara

Bintang menunjukkan cita-cita yang tinggi

Kitab terbuka sebagai sarana menuntut ilmu

Rantai melingkar berarti persatuan dan tekad yang bulat dan kuat untuk menggapai cita-cita

Pena berarti teguh dalam mencari ilmu

Persegipanjang bersusun tiga sebgai tangga untuk menuju kesuksesan

Dua Sayap sebagai sarana terbang menggapai cita-cita

Dua sayap dan dua sisi tangga yang berjumlah enam juga menunjukkan tahun berdiri sekolah

Tulisan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KEMBANG adalah jenjang Dan nama sekolah

Tulisan BERPRESTASI adalah motto sekolah

ARTI WARNA

Kuning : kemenangan, keunggulan, prestasi

Merah : keberanian, semangat yang tinggi

Hijau : Kedamaian, perkembangan

Biru : Keteguhan, pendirian yang kuat

Hitam : Keadilan

putih : kejernihan, kejujuran, ketulusan

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

Ketentuan Umum

(1)   Tata kerja Sekolah adalah keputusan-keputusan yang mengikat dan berdampak pada setiap unit pengembangan tenaga kependidikan Sekolah;

(2)   Rumusan tata kerja bertujuan untuk membangun budaya kerja yang positif dengan mengacu pada kualitas, komitmen dan motivasi tenaga kependidikan dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekolah;

(3)   Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga kependidikan pada Sekolah dilakukan dengan transparan dan proses yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi, monitoring dan kapasitas yang dibutuhkan oleh Sekolah;

(4)   Forum untuk menentukan kelayakan proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan dalam tenaga kependidikan ditentukan dalam rapat antara Yayasan, Kepala Sekolah dan atau Wakil Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Pasal 21

Mekanisme Pengangkatan

(1) Kepala Sekolah

Mekanisme dan syarat pengangkatan kepala sekolah ditentukan oleh Bupati Jepara

(2) Ketua Komite Sekolah

a.     Kepala Sekolah membuat kriteria untuk menentukan calon anggota Komite Sekolah yang terdiri dari para stakcholders Sekolah;

b.     Melalui Musyawarah Komite Sekolah , seluruh anggota memilih dan menetapkan Jabatan Ketua Komite Sekolah melalui proses yang demokratis dan transparan;

c.     Ketua terpilih hasil musyawarah Komite Sekolah disahkan oleh Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Pengurus Yayasan;

d.     Untuk kelancaran program kegiatan, Ketua Komite Sekolah dapat menunjuk sekretaris, bendahara dan pembantu/Seksi-seksi.

e.   Masa bakti pengurus Komite Sekolah adalah 1 (satu) tahun

(3)   Kepala Tata Usaha, Keuangan, Laboran dan Pustakawan

Mekanisme dan syarat pengangkatan kepala Tata Usaha ditentukan oleh Bupati Jepara

(4)   Guru

Mekanisme dan syarat pengangkatan guru ditentukan oleh Bupati Jepara

Pasal 22

Mekanisme Pemberhentian

1)     Pemberhentian suatu jabatan dan guru/karyawan terjadi apabila yang bersangkutan :

-   Mengundurkan diri

-   Melakukan perbuatan kriminal yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ditetapkan melalui keputusan pengadilan

-   Melakukan perbuatan asusila

-   Meninggal dunia

-   Melakukan pelanggaran berat lainnya yang ditentukan oleh Sekolah

-   Adanya pengaduan dari masyarakat yang tenyata pengaduan tersebut benar.

-   Pensiun

2)       Pemberhentian pejabat, guru/karyawan yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang mngeluarkan surat pengesahan/pengangkatan

3)       Dalam hal pemberhentian pejabat yang diakibatkan oleh pelanggaran, pejabat bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum rapat yang sengaja dilaksanakan untuk kepentingan tersebut.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 23

Ketentuan Umum

1.        Kurikulum yang digunakan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

2.        Sekolah dapat mengembangkan desain kurikulum secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sumber daya.

Pasal 24

Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Sekolah terdiri dari rumpun:

a.        Agama

b.        Bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Jawa, dan bahasa asing lainnya sesusai kebutuhan).

c.        Sains (Biologi, Kimia, Fisika, IPA Terpadu, Ilmu Lingkungan).

d.        Matematika

e.        Humaniora dan Ilinu Sosial (Sosiologi dan Antropologi, Geografi, Sejarah, PKN, Ekonomi, dan Seni Musik dan Seni Lukis).

f.         Bisnis, Teknik, dan Vokasional (Akuntansi, Komputer, Tata Boga, dan Tata Busana).

g.        Muatan Lokal.

Pasal 25

Ekstra Kurikuler

(1)   Ekstra Kurikuler dirancang untuk mendukung kegiatan di luar Sekolah;

(2)   Ekstra Kurikuler dirumuskan dalam sejumlah kegiatan berikut:

a. Bimbingan Keagamaan;

b. Penguatan Kemampuan Berbahasa Asing;

c. Pengembangan Bakat dan Minat;

d. Keterampilan dan Sikap Pro-sosial.

BAB VIII

SISWA

Pasal 26

Penerimaan Siswa

-   Mengisi formulir pendaftaran

-   Menyerahkan foto copy Ijazah MI/SD atau yang sederajat dan dilegalisir

-   Bagi calon siswa yang sudah pernah sekolah setingkat SMP  harus menyerahkan buku rapot dari Sekolah asal dan foto copy Ijazah MI/SD atau yang sederajat dan dilegalisir

-   Menyerahkan pas foto terbaru sesuai dengan ketentuan Sekolah

-   Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan Sekolah

Pasal 27

Kewajiban dan Larangan

Kewajiban dan larangan siswa diatur lebih lanjut dalam Tata Krama Dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah Bagi Siswa

Pasal 28

Hak

(1)   Mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas;

(2)   Mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, hukuman yang tidak manusiawi, diskriminasi dan perlakuan negatif lainnya;

(3)   Bebas berpikir, berpendapat, berekspresi, berkreasi dan berinovasi di bawah bimbingan seluruh tenaga kependidikan Sekolah;

(4)   Mendapat hak bimbingan untuk pengembangan minat, dan bakat;

(5)   Memilih aktifitas sesuai dengan minat dan bakatnya berdasarkan sarana dan prasarana yang tersedia.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

Sarana dan prasarana

(1)   Sarana dan Prasarana Sekolah adalah milik Pemerintah Kabupaten;

(2)   Sarana dan Prasarana Sekolah bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan Sekolah;

(3)   Sarana dan Prasarana Sekolah bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku;

(4)   Dalam hal-hal tertentu, Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan

BAB X

EVALUASI DAN SUPERVISI

Pasal 30

Prinsip-prinsip evaluasi dan Supervisi

(1)   Penyelenggaraan evaluasi dan supervisi didasarkan pada spirit membangun dan mempertahankan hubungan manusiawi antar unsur-unsur masyarakat Sekolah.

(2)   Penyelenggaraan evaluasi dan supervisi didasarkan pada prinsip dan semangat demokratis, yaitu keterlibatan secara aktif dan koperative unsur-unsur masyarakat Sekolah.

(3)   Evaluasi dan supervisi diselenggarakan untuk meningkatkan performansi dari masing-masing unsur masyarakat Sekolah untuk mencapai tujuan SMP Negeri 4 Kembang.

(4)   Penyelenggaraan evaluasi dan supervisi disemangati dengan upaya untuk optimalisasi potensi atau keunggulan dan talenta dari setiap unsur masyarakat Sekolah, serta untuk membangun dan mengembangkan tim kerja.

(5)   Hasil evaluasi dan supervisi merupakan dasar untuk menetapkan upaya peningkatan kemampuan sumberdaya kependidikan.

(6)   Evaluasi dan supervisi dilakukan untuk memperoleh bukti dari hasil penyelenggaraan pendidikan (Sekolah) dan kontribusi setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya kependidikan (professional development).

(7) Evaluai dan supervisi diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan (tingkat kepuasan).

Pasal 31

Evaluasi dan hal-hal yang terkait

(1)   Assesment adalah proses mendapat informasi untuk pengambilan keputusan tentang siswa, kurikulum, program/kegiatan dan kebijakan pendidikan.

(2)   Evaluasi adalah proses pembuatan keputusan tentang nilai hasil kerja atau performansi dari unsur masyarakat SMP Negeri 4 Kembang.

Pasal 32

Maksud/Fungsi dan Jenis Evaluasi

(1) Penyelenggaraan evaluasi dimaksudkan untuk menetapkan tingkat pencapaian atau hasil, dan sebagai dasar pengambilan untuk menetapkan tindakan perbaikan terhadap performasi dari unsur-unsur masyarakat Sekolah (murid, guru, komite).

(2)   Evaluasi formatif adalah keputusan tentang hasil/pencapaian dalam rentang waktu penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

(3)   Evaluasi sumatif adalah keputusan tentang hasil/pencapai kegiatan pendidikan pada akhir kegiatan pendidikan dalam satuan waktu (semester).

Pasal 33

Evaluasi Siswa

(1)   Evaluasi siswa adalah hasil atau tingkat pencapaian seorang siswa dalam satuan waktu kegiatan pembelajaran (tengah semester/semester/tahun) menurut tingkat, jenjang dan mata pelajaran .

(2)   Setiap Guru menurut tingkat dan jenjang menetapkan tingkat pencapaian, hasil atau performansi untuk setiap mata pelajaran berdasarkan hasil tes tengah semester dan semester (formatif dan sumatif) dan non-tes.

(3)   Hasil evaluasi adalah produk atau karya yang dihasilkan oleh seorang siswa dalam satuan waktu kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4)   Hasil, pencapaian atau performansi setiap evaluasi dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa dalam bentuk buku laporan penilaian.

(5) Sekolah akan memberi penghargaan setiap prestasi dari masing-masing siswa dalam bentuk yang dapat menumbuhkan motivasi, kemandirian dan kepercayaan siswa akan potensinya (edukatif).

Pasal 34

Evaluasi Guru

(1)   Performansi guru ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi siswa, tim monitoring dan pimpinan.

(2)   Dimensi yang menjadi penilaian mencakup penguasan materi, metodologi, kreativitas dan sikap (pro-soial).

(3)   Untuk maksud tertera dalam ayat (1 dan 2), pengawas dan Tim penjamin mutu akan mengumpulkan informasi dari murid dengan menggunakan daftar isisan (angket), karya-karya guru selama semester dan hasil monitoring tim penjamin mutu.

(4)   Berdasarkan analisis hasil evaluasi, kepala Sekolah menetapkan bentuk penghargaan, peringatan atau sanksi.

BAB XI

KERJASAMA LUAR SEKOLAH

(1)   Kerjasama luar Sekolah bertujuan:

(a)   Memberikan ruang yang luas kepada siswa mempelajari apa saja yang mereka inginkan dari lingkungan sekitar;

(b)   Menyiapkan siswa yang dapat memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja di masa depan;

(c)    Meningkatkan proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah;

(d)   Menopang posisi Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

(2)   Kegiatan kerjasama luar Sekolah dilaksanakan atas dasar manfaat demi

(a)   meningkatkan prestasi dan kinerja siswa, guru, dan tenaga kerja Sekolah,

(b)   meningkatkan hubungan kerjasama antara masyarakat atau stakeholder pendidikan di lingkungan Sekolah di satu pihak dan Sekolah di pihak lain.

(3)   Kegiatan kerjasama luar Sekolah dilaksanakan dengan perseorangan, organisasi, pemerintah daerah (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga), dan perusahaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

(4)   Bentuk-bentuk kerjasama luar Sekolah dapat berupa:

(a)   Kegiatan futoring

(b)   Mentoring

(c)    Magang (internship)

(d)   Kunjungan lapangan

(e)    Jambore dan Kemah

(f)    Penyediaan Beasiswa (penuh maupun sebagian)

(g)    Pengadaan Bahan Ajar dan supply pendidikan

(5)   Pelaksanaan kerjasama luar Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan tata tertib Sekolah serta ketentuan lain yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

(6)   Komite Sekolah dan Kepala Sekolah menerbitkan aturan yang merinci kerjasama luar Sekolah.

BAB XII

MANAJEMEN KONFLIK BERBASIS SEKOLAH

(1)   Manajemen konflik berbasis Sekolah adalah sistem pencegahan, manajemen, dan resolusi konflikdi lingkungan Sekolah;

(2)   Manajemen konflik berbasis Sekolah bertujuan:

a.     Menciptakan lingkungan pendidikan yang damai, nirkekerasan, dan demokratis di Sekolah,

b.     Mengupayakan suasana fisik dan psikologis siswa yang nyaman dan bebas dari ancaman dan bahaya;

c.     Memberi kesempatan bekerja dan belajar dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan bersama;

d.     Merayakan dan menghargai perbedaan di lingkungan Sekolah;

(3)   Bentuk kegiatan manajemen konflik berbasis Sekolah terdiri dari:

(4)   Pengembangan Kurikulum;

a.     Mediasi Sejawat;

b.     Peaceable Classroom,

c.     Peaceable School;

(5)   Sistem penyelesaian sengketa dilembagakan ke dalam mekanisme kelembagaan Sekolah dalam berbagai tingkatannya;

(6)   Pelaksanaan manajemen konflik berbasis Sekolah dilakukan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, dan monitor yang dilakukan secara berkelanjutan;

(7)   Kepala Sekolah memegang kendali koordinasi sistem manajemen konflik berbasis Sekolah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan Peralihan

(1)   Semua peraturan yang selama ini berlaku di lingkungan Sekolah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam statuta ini;

(2)   Hal-hal yang belum diatur dalam statuta akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan Kepala Sekolah atas persetujuan Komite Sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan statuta.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 36

(1)   Perubahan statuta ini hanya dapat dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Guru, dan Komite Sekolah;

(2)   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    :

Pada Tanggal    :

                         Pengurus Komite                                                                 Kepala Sekolah,

                         (...............................)                                                              Nursyahid,S.IP.,S.Pd